 |
| Ilustrasi |
PINRANG, -- Sejumlah orang tua siswa di Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan mengeluhkan proses penerimaan peserta didik baru tahun 2020 tingkat SMA Negeri dengan sistem zonasi di wilayah setempat. Pasalnya Sistem itu membuat mereka bingung mencari sekolah yang tepat untuk anaknya.
Sejumlah orang tua siswa juga sempat mendatangi sekolah untuk mempertanyakan melakukan protes pelaksanaan sistem tersebut.
"Kami bingung. Anak saya mendaftar di SMAN karena dari segi jarak dan sistem bisa diterima. Ternyata, anak saya mendapatkan pemberitahuan 'Anda belum diterima'', padahal ada teman yang jarak rumahnya lebih jauh dan-nya lebih rendah malah diterima," ujar Rat orang tua siswa.
Atas kondisi tersebut, orang tua siswa menganggap sistem zonasi merugikan calon peserta didik, terutama bagi anak yang memiliki nilai ujian nasional (UN) tinggi. Untuk itu, orang tua siswa menginginkan seleksi program Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) kembali didasari dari nilai UN.
"Keadaan ini membuat kami para orang tua dan siswanya resah. Anak saya ikut bingung, takut tidak mendapat sekolah," katanya, Sabtu (03/06/2020).
Menurut dia, sistem zonasi membuat anak kehilangan haknya untuk memilih sekolah sesuai dengan bakat atau kompetensinya. Ini karena dalam aturan PPDB, sangat dibatasi jarak atau zona tempat tinggal calon peserta dengan sekolah.
Salah satu Pengelolah sekolah SMA di salah satu kabupaten Pinrang yang tidak disebutkan namanya mengungkapkan bahwa sistem tersebut Bukan Karena adanya settingan dari pihak sekolah namun ini berdasarkan Aplikasi, dan ketentuan yang berlaku di aturan PPDB.
"Sistem Zonasi ini sudah sesuai aturan PPDB 2020 dan bisa melalui jalur prestasi dan jalur zonasi,"Ungkapnya.
Ketua PWI Pinrang Masrul Umar Melalui Abdul Haris Koordinator Pemerintah PWI kabupaten Pinrang mengaku prihatin terhadap polemik PPDB siswa di jenjang SMA Apalagi di kabupaten Pinrang, Sementara ada beberapa SMA negeri jumlah pendaftar justru membludak.
"Banyak orang tua Siswa Mengaduh dan prihatin dengan polemik PPDB siswa jenjang SMA. Ini sudah kami prediksi sejak awal. Harapan kami pemerintah daerah bisa turun tangan, agar ada komunikasi dengan Pemprov Sulsel untuk mengatasi masalah ini," tutur Abdul Haris Juga Menjabat Ketua Forum Jurnalis muda Lasinrang (FJML)
Lanjut kata Haris dilain sisi, ia menyatakan sistem zonasi pada PPDB memiliki kelebihan dan kekurangan. Dampak positifnya anak yang pandai dan kurang pandai bisa merata.
"Tujuan zonasi memang agar pendidikan di Indonesia bisa merata serta Masyarakat kurang Mampu, jika siswa yang kurang Mampu sekolah tersebut bisa diterima dan tidak ada batasan sosial, intinya setiap kelayakan Program Yang menggunakan sistem harus di sosialisasikan dan diketahui secara menyeluruh masyarakat,"pungkasnya.(Har)
