Apandi Paserei Perwakilan Kompi Tanggapi Pemkab Pinrang Terkait Penyusaian Kenaikan Pajak PBB-P2, Berikut Poin Poinnya!
PINRANG ,--Koalisi Masyarakat Sipil (Kompi) melaksanakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan pemkab dan DPRD Kab. Pinrang, Apandi Paserei dalam menanggapi argumentasi pemerintah menjelaskan bahwa kenaikan pajak PBB-P2 dengan beberapa poin penting untuk pemerintah kabupaten Pinrang. Yang dilaksanakan Di Aula Kantor DPRD kabupaten Pinrang, Rabu 3 september 2025.
" kami mengetahui melalui media massa di tanggal 19 bulan agustus, apandi dalam argumentasinya memberikan pandangan lain soal peningkatan PAD Kab. Pinrang, diantaranya adalah mendorong PERUSDA untuk segera mendorong PD Parkir agar bisa terkelola dengan baik,," Ungkap Trigosal perwakilan Koalisi Masyarakat Sipil saat di konfirmasi.
Lebih lanjutnya, kemudian Pengembangan Ekowisata sebab di Kab. Enrekang yang jelas jelas kemampuan keuangan daerah mereka jauh lebih terpuruk dari pada Pinrang, mereka lebih memilih mendorong pengembangan Pariwisata ketimbang menaikkan pajak demi menambah penerimaan daerah.
"Kami mendorong Perusda agar lebih progressif supaya bisa menjadi salah satu sumber pendapatan Daerah. Bukan malah cara cara instan melakukan pungutan ke masyarakat atas nama PBB-P2,"ungkapnya
Dia menjelaskan menanggapi alasan pemkab mendorong kenaikan pajak atas adanya penyesuaian NJOP.
" Menurut kami itu keliru karena hanya melihat dari satu sisi yakni berdasar pada nilai jual objek pajak tidak melihat berapa hasil produksi lahan garapan masyarakat yang tiap tahunnya mengalami penurunan,"tuturnya.
Sebelum menutup pembicaraan apandi secara gamblang menyampaikan begitu banyak sektor yang bisa di kembangkan pemerintah.
" jika serius salah satunya yang telah kami jelaskan, tapi kalau pemerintah masih memaksakan tetap pada pendiriannya menaikkan pajak PBB-P2 yah silahkan saja biar Rakyat yang menilai,"bebernya
Dia Menambahkan," Apandi mewakili Koalisi Masyarakat Pinrang dalam keterangan melalui via telpon meminta maaf kepada seluruh Masyarakat Pinrang karena belum mampu meyakinkan pemerintah untuk segera melakukan pembatalan kenaikan Pajak PBB-P2. Sekali lagi maafkan kami,"pungkasnya.(Rls)
