Jurnalis Parepare Gelar Aksi Protes, Terkait Dugaan Penyataan Wali Kota TH "Wartawan Halal Darahnya"
PAREPARE – Jurnalis dan pekerja media se-Kota Parepare, Sulawesi Selatan (Sulsel), menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Wali Kota Parepare, Kamis (12/11/2026). Aksi tersebut merupakan bentuk protes atas pernyataan Wali Kota Parepare, Tasming Hamid, yang dinilai telah memprovokasi dan mengancam kemerdekaan pers.
Dalam aksi tersebut, para jurnalis melakukan sejumlah bentuk protes simbolis. Massa terlebih dahulu berjalan mundur sejauh kurang lebih 500 meter menuju Kantor Wali Kota Parepare di Jalan Jenderal Sudirman.
Setibanya di lokasi, massa menggelar teatrikal dengan memotong seekor ayam. Darah ayam kemudian diteteskan di atas foto Wali Kota Parepare, Tasming Hamid. Aksi tersebut merupakan simbol protes terhadap pernyataan yang menyebut darah media halal.
Tidak hanya itu, para jurnalis juga melemparkan kartu pers mereka di dekat foto yang telah berlumuran darah ayam sebagai bentuk kekecewaan terhadap pernyataan tersebut.
Koordinator Lapangan aksi, Rachmat Ariadi, mengatakan demonstrasi itu merupakan respons atas beredarnya rekaman audio yang diduga memuat pernyataan Tasming Hamid saat kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) Pemerintah Kota Parepare pada 6 November 2026.
"Hari ini kami dari jurnalis se-Kota Parepare dan pekerja media melakukan aksi unjuk rasa sebagai reaksi audio viral yang dilakukan oleh Wali Kota Parepare pada saat monev 6 November kemarin," kata Ariadi.
Menurut Ariadi, dalam rekaman audio tersebut terdapat pernyataan yang dinilai sebagai bentuk provokasi dan upaya pembungkaman terhadap kerja-kerja jurnalistik.
"Wali Kota Parepare juga menyebut wartawan halal darahnya bagi yang melakukan kritik kepada Pemerintah Kota Parepare," ungkapnya.
Dalam aksi tersebut, para jurnalis menyampaikan lima tuntutan kepada Wali Kota Parepare.
Pertama, mengecam keras pernyataan yang dinilai sebagai bentuk provokasi terhadap profesi jurnalis dan media.
Kedua, menuntut Wali Kota Parepare menyampaikan permintaan maaf secara terbuka kepada seluruh media di Kota Parepare.
Ketiga, mendesak klarifikasi secara langsung terkait pernyataan "halal darahnya media".
Keempat, menuntut pertanggungjawaban atas pernyataan tersebut dalam waktu 1x24 jam.
Kelima, meminta penghentian segala bentuk intimidasi dan provokasi terhadap kemerdekaan pers yang dilindungi Undang-Undang Pers.
Ariadi menegaskan, pihaknya memberikan tenggat waktu 1x24 jam kepada Tasming Hamid untuk menyampaikan permintaan maaf sekaligus menarik pernyataannya di hadapan seluruh jurnalis se-Kota Parepare.
Jika tuntutan tersebut tidak dipenuhi, pihaknya menyatakan akan menempuh langkah hukum melalui somasi.
"Kalau Wali Kota Parepare, Tasming Hamid, tidak melakukan permintaan maaf atau tidak menarik ucapannya di hadapan jurnalis se-Kota Parepare dalam waktu 1 kali 24 jam, kami akan melakukan somasi hukum," tegas Ariadi.
Aksi tersebut menjadi bentuk penyampaian sikap insan pers di Kota Parepare yang meminta agar kebebasan pers, profesionalisme jurnalistik, serta perlindungan terhadap kerja-kerja wartawan tetap dihormati.(Rls/Har)
