Pengurus GAPENSI Pinrang Kritik BPD Gapensi Sulsel, Jangan Biarkan Kontraktor Lokal Jadi Penonton,
Nasruddin: Organisasi Harus Hadir Membela Eksistensi Asosiasi dan Membuka Ruang bagi Kontraktor Lokal
PINRANG, SULAWESI SELATAN – Kondisi organisasi Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (GAPENSI), khususnya di tingkat kabupaten/kota, mendapat sorotan dari internal pengurus. Salah satu kritik datang dari Nasruddin, selaku Pengurus Ketua Bidang Unit Sertifikasi BPC GAPENSI Kabupaten Pinrang.
Nasruddin menilai bahwa BPD GAPENSI Provinsi Sulawesi Selatan perlu melakukan evaluasi serius terhadap peran dan tanggung jawab organisasi dalam menjaga eksistensi GAPENSI, terutama dalam membangun dan menghidupkan kembali kepengurusan BPC di tingkat kabupaten/kota.
Menurutnya, keberadaan BPD tidak semestinya hanya menjadi struktur organisasi secara administratif, tetapi harus mampu menjalankan fungsi pembinaan, koordinasi, advokasi, serta menjadi jembatan komunikasi yang efektif antara asosiasi dengan pemerintah daerah.
“Yang menjadi pertanyaan hari ini, sejauh mana peran BPD GAPENSI Sulawesi Selatan dalam menjaga eksistensi organisasi di daerah? Kami melihat masih lemahnya perhatian dan pendampingan terhadap BPC GAPENSI Kabupaten Pinrang. Kondisi ini tentu menjadi keprihatinan bagi kami sebagai bagian dari keluarga besar GAPENSI,” ungkap Nasruddin.
Ia juga menyoroti belum optimalnya peran BPD GAPENSI Sulawesi Selatan sebagai fasilitator yang menjembatani kepentingan asosiasi dengan pemerintah daerah. Padahal, komunikasi dan koordinasi kelembagaan sangat dibutuhkan agar organisasi profesi seperti GAPENSI dapat mengambil bagian dalam mendorong pertumbuhan sektor jasa konstruksi di daerah.
Menurut Nasruddin, lemahnya komunikasi, pembinaan, dan fasilitasi organisasi berpotensi menyebabkan BPC GAPENSI di berbagai kabupaten/kota kehilangan aktivitas dan fungsi kelembagaannya, bahkan mengalami kondisi mati suri. Kabupaten Pinrang menjadi salah satu daerah yang perlu mendapat perhatian serius.
“Ketika BPD tidak hadir secara aktif melakukan pembinaan dan membangun komunikasi dengan pemerintah daerah, maka jangan heran apabila BPC di kabupaten/kota kehilangan daya hidupnya. Organisasi tidak boleh hanya hadir ketika ada kepentingan struktural, tetapi harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh seluruh anggota,” tegasnya.
Lebih jauh, Nasruddin mengingatkan bahwa persoalan ini bukan semata-mata menyangkut keberlangsungan sebuah organisasi, melainkan juga berkaitan dengan terbukanya ruang partisipasi bagi kontraktor lokal.
Menurutnya, asosiasi seharusnya menjadi wadah yang memperjuangkan peningkatan kapasitas, profesionalisme, sertifikasi, serta akses informasi dan kesempatan bagi pelaku usaha jasa konstruksi lokal.
Apabila organisasi tidak menjalankan fungsi fasilitasi dan advokasi secara optimal, maka kontraktor lokal berpotensi kehilangan salah satu ruang kelembagaan yang seharusnya dapat membantu mereka berkembang dan berpartisipasi dalam pembangunan daerah.
“Jangan sampai kontraktor lokal hanya menjadi penonton di daerahnya sendiri. GAPENSI harus mampu menjadi rumah bersama, tempat berhimpun, meningkatkan kapasitas, serta memperjuangkan kesempatan yang setara bagi seluruh pelaku usaha jasa konstruksi,” tambahnya.
Nasruddin menegaskan bahwa kritik yang disampaikan bukan dimaksudkan untuk melemahkan GAPENSI, melainkan sebagai bentuk kepedulian terhadap masa depan organisasi.
Ia berharap BPD GAPENSI Sulawesi Selatan segera melakukan evaluasi menyeluruh, membangun komunikasi kembali dengan BPC kabupaten/kota, serta menghadirkan program pembinaan dan fasilitasi yang nyata.
“Organisasi ini harus dibesarkan bersama, bukan dibiarkan berjalan sendiri-sendiri. Kami ingin GAPENSI kembali hadir sebagai organisasi yang memiliki peran, memiliki keberpihakan terhadap pengembangan anggota, dan mampu menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam memajukan dunia konstruksi,” tutup Nasruddin.(Rls/har)
