Dugaan Biaya Tambahan Pelaksanaan Haji, DPRD Pinrang Soroti Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Pinrang
PINRANG — Sejumlah perwakilan jemaah haji Kabupaten Pinrang tahun 2026 menyampaikan berbagai persoalan dan dinamika selama pelaksanaan ibadah haji dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama DPRD Kabupaten Pinrang, Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Pinrang, serta Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Pinrang.
RDP tersebut digelar di Aula aspirasi Gedung DPRD Kabupaten Pinrang, Kamis (27/8/2026), dan dipimpin langsung Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pinrang, Ir. H.Syamsuri. Sejumlah anggota DPRD turut hadir dalam pertemuan tersebut.
Syamsuri mengatakan, RDP digelar sebagai ruang untuk mendengarkan secara langsung pengalaman dan aspirasi jemaah haji sekaligus mengevaluasi berbagai persoalan yang muncul selama penyelenggaraan ibadah haji 2026.
“Pertemuan ini merupakan bagian dari evaluasi untuk mengetahui dinamika dan permasalahan yang dialami jemaah selama pelaksanaan ibadah haji,” ujar Syamsuri saat ditemui awak media Jum'at (28/08)
Lebih lanjut kata Syamsuri juga merupakan jemaah haji tahun 2026 juga mengatakan para jemaah mengeluhkan Biaya Tambahan, Selain persoalan pelayanan juga pelaksanaan rangkaian ibadah, jemaah juga menyampaikan sejumlah keluhan terkait biaya tambahan selama proses penyelenggaraan haji.
Di antaranya pembayaran kursi roda bagi jemaah lanjut usia yang disebut mencapai sekitar Rp7 juta, biaya non-KBIH sekitar Rp1,5 juta, biaya sewa jahit, hingga biaya tali koper sebesar Rp150 ribu.
Para jemaah berharap persoalan biaya tambahan tersebut dapat dievaluasi secara transparan sehingga tidak menimbulkan beban tambahan bagi jemaah pada penyelenggaraan haji berikutnya.
Evaluasi untuk Haji 2027, RDP tersebut diharapkan tidak hanya menjadi forum penyampaian keluhan, tetapi juga menghasilkan solusi dan rekomendasi konkret untuk perbaikan penyelenggaraan ibadah haji di Kabupaten Pinrang.
DPRD bersama pihak terkait juga akan mengevaluasi peran dan kinerja Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH), termasuk aspek pembinaan, pendampingan, informasi biaya, serta pemahaman jemaah terhadap ketentuan manasik haji.
Hasil evaluasi tersebut diharapkan dapat menjadi bahan perbaikan dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun 2027 agar pelayanan kepada jemaah semakin transparan, profesional, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
RDP ini menjadi momentum bagi seluruh pihak untuk memastikan setiap persoalan yang dialami jemaah dapat ditindaklanjuti dan tidak kembali terjadi pada penyelenggaraan haji mendatang.
Selengkapnya Video lengkap RDP dapat disaksikan melalui YouTube.
Link YouTube: https://youtu.be/EoVnoRZcq5s
Sumber: Video Humas DPRD kabupaten Pinrang
