Diduga Penyalahgunaan BBM Subsidi di Pinrang, BEM ICP Desak Kapolres Bertindak Tegas
PINRANG, —Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Institut Cokroaminoto Pinrang (ICP) Menggelar aksi demonstrasi di Mapolres Pinrang, jalan bintang, Aksi Mahasiswa diwarnai aksi bakar ban bekas, di jaga ketat personil dari polres Pinrang, kamis 23 Oktober 2025.
Dalam orasi mahasiswa menuntut Polemik dugaan penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis Solar dan Pertalite di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Kabupaten Pinrang terus menuai sorotan publik.
Masyarakat menilai praktik tersebut telah menimbulkan keresahan luas, terutama bagi kalangan ekonomi menengah ke bawah yang sangat bergantung pada ketersediaan BBM bersubsidi.
Dalam beberapa minggu terakhir, kelangkaan Solar dan Pertalite di sejumlah SPBU menyebabkan antrean panjang kendaraan. Di sisi lain, muncul dugaan adanya penyaluran BBM bersubsidi yang tidak tepat sasaran. Kondisi ini memunculkan pertanyaan serius mengenai transparansi serta efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh pihak Polres Pinrang dan Pertamina terhadap SPBU yang beroperasi di wilayah tersebut.
Menanggapi hal ini, sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Institut Cokroaminoto Pinrang (ICP) menyampaikan pernyataan sikap dan tuntutan resmi kepada pihak terkait.
Dalam pernyataannya, Presiden BEM ICP, Abdul Muqram Mubarak, menegaskan bahwa dugaan penyalahgunaan distribusi BBM bersubsidi harus segera diusut secara terbuka.
"Adapun tuntutan yang disampaikan BEM ICP meliputi, Meminta Kapolres Pinrang dan Pertamina untuk segera melakukan investigasi terbuka serta melibatkan unsur mahasiswa dalam proses pengawasan terhadap seluruh SPBU yang diduga terlibat penyalahgunaan BBM subsidi, Menuntut aparat penegak hukum agar menindak tegas oknum pelaku maupun pihak yang terbukti memanfaatkan celah distribusi untuk kepentingan pribadi, terangnya
Abdul Muqram Mubarak juga Mendesak Unit Tipiter Polres Pinrang agar membuka rekaman CCTV di setiap SPBU guna mengungkap secara terang dugaan praktik penyimpangan. Meminta Kementerian ESDM untuk meninjau ulang mekanisme distribusi BBM subsidi, khususnya di Kabupaten Pinrang, agar lebih tepat sasaran dan tidak disalahgunakan oleh pihak tertentu.
“Persoalan BBM bersubsidi ini bukan hanya soal antrean panjang, tapi juga tentang keadilan bagi masyarakat kecil. Kami tidak ingin subsidi yang seharusnya dinikmati rakyat justru diselewengkan,” tegas Abdul Muqram Mubarak.
Masyarakat berharap aparat penegak hukum bersama pihak Pertamina dapat segera mengambil langkah nyata agar distribusi BBM bersubsidi di Pinrang kembali berjalan normal dan tepat sasaran.,(Rls).
