Kepala Desa Tanra Tuo Hadiri Audiensi Pimpinan DPR RI Bersama Asosiasi Kepala Desa Seluruh Indonesia (AKSI)
Jakarta — Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Asosiasi Kepala Desa Seluruh Indonesia (AKSI) Provinsi Sulawesi Selatan menghadiri audiensi dengan Pimpinan DPR RI di Gedung Nusantara (MPR/DPR/DPD RI), Jakarta, pada Selasa, 4 November 2025 pukul 13.30 WITA.
Kegiatan tersebut dilaksanakan menindaklanjuti surat Dewan Pimpinan Pusat (DPP) AKSI Nomor 016/AKSI/2025 tentang pengawalan aspirasi dan keluhan para kepala desa di seluruh Indonesia.
Berdasarkan surat undangan resmi Nomor 004/DPD-AKSI SULSEL/XI/2025, Pemerintah Kabupaten Pinrang melalui Sekretariat Daerah telah menerbitkan Surat Tugas Nomor: 090/1258/ST/DPMD untuk mengutus Andi Asrul, SH, Kepala Desa Tanra Tuo, Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang, sebagai salah satu perwakilan Sulawesi Selatan dalam kegiatan tersebut.
Dalam audiensi tersebut, Andi Asrul, SH menjelaskan bahwa pertemuan ini menjadi wadah penting bagi kepala desa untuk menyampaikan berbagai aspirasi dan masukan terkait pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa serta kebijakan program pembangunan ekonomi desa melalui Koperasi Merah Putih Desa (KDMP).
“Kami berharap pelaksanaan program KDMP tidak membebani Dana Desa yang sudah memiliki peruntukan berdasarkan hasil musyawarah dusun dan desa yang telah dituangkan dalam APBDes. Kami mendukung penuh program Asta Cita Bapak Presiden, namun kami juga berharap ada penambahan alokasi Dana Desa agar pembangunan di desa berjalan optimal sesuai kebutuhan dan kewenangan masing-masing desa di seluruh Indonesia,” ujar Andi Asrul.
Dalam hasil audiensi yang disampaikan kepada DPD AKSI Sulsel, terdapat beberapa poin penting, antara lain:
Mendorong agar Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) atas UU Desa Nomor 3 Tahun 2024 segera diterbitkan.
Mendukung penuh pelaksanaan program KDMP serta seluruh program Asta Cita Presiden Republik Indonesia.
Mengusulkan agar pembangunan KDMP tidak menggunakan Dana Desa. Namun apabila penggunaan Dana Desa tidak dapat dihindari, maka diharapkan adanya penambahan alokasi Dana Desa secara proporsional.
Kegiatan audiensi ini diharapkan menjadi momentum penting untuk memperkuat peran desa sebagai ujung tombak pembangunan nasional serta memperjuangkan kesejahteraan masyarakat desa melalui regulasi dan kebijakan yang lebih berpihak kepada desa.(Rls/Har)
